PT Pertamina (Persero) memperkirakan kerugian yang akan dialami perseroan dari penjualan elpiji non subsidi tahun ini sekitar Rp 2,7 triliun jika harga elpiji jenis tersebut tidak dinaikkan.
"Tahun lalu kan kerugiannya sekitar Rp 2,7 triliun, tahun ini juga sekitar segitu," kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan usai menghadiri acara penutupan Seminar dan Pameran The Indonesian Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (20/5/2010).
Karen berharap agar pemerintah segera menyetujui usulan kenaikan elpiji yang diajukannya agar kerugian yang dialami BUMN Migas tersebut tidak semakin membengkak.
"Pengennya secepatnya karena ini udah setengah tahun," ungkapnya.
Namun sayangnya, Karen masih enggan menyebutkan berapa usulan kenaikan yang diajukannya kepada pemerintah. "Itu belum bisa disampaikan," tegasnya.
Seperti diketahui, Pertamina berencana untuk menaikkan harga elpiji ukuran 12 kg pada tahun ini. Kenaikan tersebut diusulkan karena saat ini BUMN Migas tersebut mengaku harus nombok sekitar Rp 2.658 per kg dari setiap elpiji non subsidi yang dijualnya kepada masyarakat.
Sementara konsumsi elpiji non subsidi pada tahun ini diperkirakan mencapai 1,2 juta metric ton (MT). Elpiji non subsidi adalah yang berkapasitas 15 kg, 50 kg, dan elpiji curah atau bulk.
Kamis, 20 Mei 2010
Selasa, 18 Mei 2010
RAPBNP 2010: Komitmen Kembangkan Ekonomi Rakyat
Memasuki dekade kedua, abad pertama, milennium ketiga ini, dunia baru saja melewati krisis keuangan yang dahsyat, yang memengaruhi bangsa kita di bidang ekonomi dan politik. Dunia di sekitar kita sedang berkembang dengan dinamika politik dan ekonomi yang tinggi. Ini diperkirakan menghasilkan perimbangan kekuatan baru pascaperang dingin. Dengan teknologi yang terus berkembang makin cepat, dunia ternyata terus membutuhkan dan mengisap sumber daya alam yang terasa makin langka, dan dalam prosesnya mengancam keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Di dalam negeri sendiri, kita bisa merasakan berbagai guncangan sosial-politik serta dampak perusakan bumi masa lalu terhadap kehidupan manusia.
Dalam konstelasi itu, pembahasan perubahan RAPBNP 2010 merupakan momentum yang tepat untuk meninjau kembali politik anggaran negara. Pembahasan jangan hanya terbatas pada perubahan atau hasil “utak-atik” angka, tetapi harus diarahkan pada penelaahan apakah politik anggaran yang melandasi RAPBN-2010 sudah berada dalam arah yang benar. Benar menurut arah konstitusi, dapat menangkap suasana kebatinan masyarakat dan mampu mengantisipasi dinamika perubahan. Kalau sudah benar, mari kita perkuat; kalau belum, harus kita luruskan.
Politik anggaran merupakan unsur utama dalam politik ekonomi pemerintah dan instrumen kebijakan penting bagi negara. Politik anggaran, di antara berbagai faktor lainnya, merupakan faktor yang paling berpengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan anggaran di negara-negara demokrasi diletakkan di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen.
Dengan pengantar di atas, saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam keadaan bagaimanapun, politik anggaran harus mengingat secara sungguh amanat-amanat UUD, baik dalam Pembukaan maupun pasal-pasalnya, seperti pasal 27, 33, dan 34. Berbagai gagasan dasar itu tidak lapuk karena perjalanan zaman dan harus tetap menjadi pegangan kita. Tentu kita menyadari bahwa berbagai cita-cita yang dikandungnya tidak mungkin tercapai dalam satu atau dua generasi, tetapi arahnya harus jelas menuju ke sana.
Meski Penjelasan UUD 1945 yang asli sudah tidak ada lagi dalam UUD hasil amandemen, namun jelas harus tetap menjadi rujukan kita dalam membangun dan mengelola perekonomian sekarang dan masa depan. Sebab, UUD 1945 yang asli itu merupakan dokumen sejarah yang merekam idealisme yang melahirkan kemerdekaan kita. Bangunan dan arah haluan negara kita harus tetap berlandaskan idealisme tersebut. Berbagai fenomena besar yang terjadi dalam perjalanan kita sebagai bangsa yang merdeka, dan berbagai nilai yang berkembang dalam kehidupan umat manusia, seperti akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan demokratisasi, tidak boleh memperlemah, tetapi justru harus memperkuat komitmen itu. Keyakinan ini harus tercermin dalam politik negara, termasuk dan terutama dalam politik anggaran.
Prioritas anggaran haruslah menjadi konsekuensi dari politik anggaran, dan politik anggaran harus senantiasa berlandaskan pada konstitusi dan gagasan-gagasan dasar yang melahirkan negara ini, dengan senantiasa memperhitungkan peluang dan tantangan yang berkembang dengan zaman.
Jika tidak, yang akan terjadi adalah tarik-menarik kepentingan, rebutan alokasi anggaran, tanpa dasar dan arah yang jelas. Dan, yang lebih buruk lagi terjadi lobi-lobi politik sehingga proses penetapan anggaran tidak atas dasar kebijakan dan prioritas yang jelas, tetapi atas dasar siapa yang paling kuat lobinya. Yang melobi itu bisa pemangku kepentingan sektoral atau pemerintah daerah, atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atau mencari keuntungan. Yang dilobi bisa pejabat yang memegang otoritas anggaran di pusat atau wakil-wakil rakyat di parlemen. Kalau itu yang terjadi, bubarlah fungsi anggaran sebagai instrumen pembangunan dan keadilan, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat.
Berbicara mengenai alokasi anggaran, saya tidak ingin masuk ke dalam pembicaraan teknis besaran masing-masing sektor. Saya hanya ingin menyarankan pendekatan dalam pembahasan sebagai berikut.
Apa saja yang menjadi tugas pokok pemerintah, sehingga dalam keadaan bagaimanapun pemerintah harus dapat melakukannya.
Apa yang bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri, kecuali mengatur dan mengawasi (regulatory and oversight functions).
Apa yang seyogianya dapat dilakukan oleh masyarakat, tetapi kemampuan untuk itu belum ada atau belum memadai. Akibatnya, (1) pemerintah harus menjalankannya sampai masyarakat mampu melakukannya; (2) pemerintah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya kemampuan masyarakat dengan menggunakan pelbagai instrumen kebijakan, termasuk dan di mana perlu instrumen anggaran; (3) pemerintah bersama masyarakat menjalankannya; (4) yang amat penting pula adalah mengartikan siapa masyarakat, dalam berbagai tahapan tersebut di atas. Di bidang ekonomi, Pasala 33 UUD 1945 dan penjelasannya sebetulnya telah memberikan garis-garis besarnya. Tinggal kita menerjemahkannya secara tepat, sesuai dengan perkembangan.
Dalam konteks itulah kita menempatkan agenda ekonomi rakyat dalam kebijakan anggaran. Agenda ini tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus merupakan pilihan dari berbagai pilihan, yang kita anggap paling tepat. Apa yang dimaksud ekonomi rakyat itu juga harus kita rumuskan secara tepat pula karena semua orang berhak merasa sebagai rakyat.
sumber;suara karya online
Dalam konstelasi itu, pembahasan perubahan RAPBNP 2010 merupakan momentum yang tepat untuk meninjau kembali politik anggaran negara. Pembahasan jangan hanya terbatas pada perubahan atau hasil “utak-atik” angka, tetapi harus diarahkan pada penelaahan apakah politik anggaran yang melandasi RAPBN-2010 sudah berada dalam arah yang benar. Benar menurut arah konstitusi, dapat menangkap suasana kebatinan masyarakat dan mampu mengantisipasi dinamika perubahan. Kalau sudah benar, mari kita perkuat; kalau belum, harus kita luruskan.
Politik anggaran merupakan unsur utama dalam politik ekonomi pemerintah dan instrumen kebijakan penting bagi negara. Politik anggaran, di antara berbagai faktor lainnya, merupakan faktor yang paling berpengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan anggaran di negara-negara demokrasi diletakkan di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen.
Dengan pengantar di atas, saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam keadaan bagaimanapun, politik anggaran harus mengingat secara sungguh amanat-amanat UUD, baik dalam Pembukaan maupun pasal-pasalnya, seperti pasal 27, 33, dan 34. Berbagai gagasan dasar itu tidak lapuk karena perjalanan zaman dan harus tetap menjadi pegangan kita. Tentu kita menyadari bahwa berbagai cita-cita yang dikandungnya tidak mungkin tercapai dalam satu atau dua generasi, tetapi arahnya harus jelas menuju ke sana.
Meski Penjelasan UUD 1945 yang asli sudah tidak ada lagi dalam UUD hasil amandemen, namun jelas harus tetap menjadi rujukan kita dalam membangun dan mengelola perekonomian sekarang dan masa depan. Sebab, UUD 1945 yang asli itu merupakan dokumen sejarah yang merekam idealisme yang melahirkan kemerdekaan kita. Bangunan dan arah haluan negara kita harus tetap berlandaskan idealisme tersebut. Berbagai fenomena besar yang terjadi dalam perjalanan kita sebagai bangsa yang merdeka, dan berbagai nilai yang berkembang dalam kehidupan umat manusia, seperti akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan demokratisasi, tidak boleh memperlemah, tetapi justru harus memperkuat komitmen itu. Keyakinan ini harus tercermin dalam politik negara, termasuk dan terutama dalam politik anggaran.
Prioritas anggaran haruslah menjadi konsekuensi dari politik anggaran, dan politik anggaran harus senantiasa berlandaskan pada konstitusi dan gagasan-gagasan dasar yang melahirkan negara ini, dengan senantiasa memperhitungkan peluang dan tantangan yang berkembang dengan zaman.
Jika tidak, yang akan terjadi adalah tarik-menarik kepentingan, rebutan alokasi anggaran, tanpa dasar dan arah yang jelas. Dan, yang lebih buruk lagi terjadi lobi-lobi politik sehingga proses penetapan anggaran tidak atas dasar kebijakan dan prioritas yang jelas, tetapi atas dasar siapa yang paling kuat lobinya. Yang melobi itu bisa pemangku kepentingan sektoral atau pemerintah daerah, atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atau mencari keuntungan. Yang dilobi bisa pejabat yang memegang otoritas anggaran di pusat atau wakil-wakil rakyat di parlemen. Kalau itu yang terjadi, bubarlah fungsi anggaran sebagai instrumen pembangunan dan keadilan, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat.
Berbicara mengenai alokasi anggaran, saya tidak ingin masuk ke dalam pembicaraan teknis besaran masing-masing sektor. Saya hanya ingin menyarankan pendekatan dalam pembahasan sebagai berikut.
Apa saja yang menjadi tugas pokok pemerintah, sehingga dalam keadaan bagaimanapun pemerintah harus dapat melakukannya.
Apa yang bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri, kecuali mengatur dan mengawasi (regulatory and oversight functions).
Apa yang seyogianya dapat dilakukan oleh masyarakat, tetapi kemampuan untuk itu belum ada atau belum memadai. Akibatnya, (1) pemerintah harus menjalankannya sampai masyarakat mampu melakukannya; (2) pemerintah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya kemampuan masyarakat dengan menggunakan pelbagai instrumen kebijakan, termasuk dan di mana perlu instrumen anggaran; (3) pemerintah bersama masyarakat menjalankannya; (4) yang amat penting pula adalah mengartikan siapa masyarakat, dalam berbagai tahapan tersebut di atas. Di bidang ekonomi, Pasala 33 UUD 1945 dan penjelasannya sebetulnya telah memberikan garis-garis besarnya. Tinggal kita menerjemahkannya secara tepat, sesuai dengan perkembangan.
Dalam konteks itulah kita menempatkan agenda ekonomi rakyat dalam kebijakan anggaran. Agenda ini tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus merupakan pilihan dari berbagai pilihan, yang kita anggap paling tepat. Apa yang dimaksud ekonomi rakyat itu juga harus kita rumuskan secara tepat pula karena semua orang berhak merasa sebagai rakyat.
sumber;suara karya online
Penguatan Ekonomi Rakyat Tetap Jadi Prioritas
Komitment Pemerintah Kabupaten Gorontalo dibawah kepemimpinan David Bobihoe-Sofyan Puhi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak hanya menjadi isapan jempol semata, dan menjadi lipstick diatas panggung politik saja.
Komitment ini di buktikan, dan terus direalisasikan yang sudah barang tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat di Kabupaten Gorontalo bisa meningkatkan kesejahteraannya. Duet David-Sofyan telah merancang Visi dan Misi pemerintahannya berupa Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih, Demokratis Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum demi terciptanya Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan Sosial. Dimana Visi tersebut tertuang dalam misa yang terdiri dari Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang Bersih dan Demokratis, Mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Sejahtera, Mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Mandiri. Semua itu kemudian bermuara pada motto daerah yang berbunyi “Dulo Ito Momongu Lipu”, (Mari bersama membangun negeri).
Beberapa kebijakan yang berorientasi pada upaya ini mewujudkan secara proporsional oleh David-Sofyan. Penguatan ekonomi rakyat dari berbagai lini mulai dari konsep Laboratorium Desa, Pemberdayaan UMKM, Karang Taruna, dan seluruh elemen daerah yang memiliki pertalian erat dalam konteks peningkatan grafik ekonomi yang meningkat tajam. “Komitment ini sudah kami terapkan semenjak tahun 2006,” tegas David. Untuk konsep pembangunan hingga 2010 nanti, kata David dirinya bersama Sofyan Puhi masih tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejarteraan rakyat. “Rakyat sejahtera dan kuat perekonomiannya tentu akan berdampak pada kemajuan daerah,” tambahnya. Maka jangan heran kemudian kondisi dan komitmen dari pemerintah daerah ini, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai daerah, yang datang silih berganti untuk ‘berguru’ penerapan system dan program pemerintah Kabupaten Gorontalo. “Kami tentunya sangat terbuka dengan siapa saja yang datang ingin bertukar pikiran terkait pengembangan daerah karena memang hal ini juga diharapkan oleh pemerintah pusat ada kesamaan visi bersama dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”, tambah David ketika dihubungi disela-sela kesibukannya menghadiri agenda Musrembangnas yang dilaksanakan di hotel Bidakhara Jakarta.
Komitment ini di buktikan, dan terus direalisasikan yang sudah barang tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat di Kabupaten Gorontalo bisa meningkatkan kesejahteraannya. Duet David-Sofyan telah merancang Visi dan Misi pemerintahannya berupa Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih, Demokratis Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum demi terciptanya Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan Sosial. Dimana Visi tersebut tertuang dalam misa yang terdiri dari Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang Bersih dan Demokratis, Mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Sejahtera, Mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Mandiri. Semua itu kemudian bermuara pada motto daerah yang berbunyi “Dulo Ito Momongu Lipu”, (Mari bersama membangun negeri).
Beberapa kebijakan yang berorientasi pada upaya ini mewujudkan secara proporsional oleh David-Sofyan. Penguatan ekonomi rakyat dari berbagai lini mulai dari konsep Laboratorium Desa, Pemberdayaan UMKM, Karang Taruna, dan seluruh elemen daerah yang memiliki pertalian erat dalam konteks peningkatan grafik ekonomi yang meningkat tajam. “Komitment ini sudah kami terapkan semenjak tahun 2006,” tegas David. Untuk konsep pembangunan hingga 2010 nanti, kata David dirinya bersama Sofyan Puhi masih tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejarteraan rakyat. “Rakyat sejahtera dan kuat perekonomiannya tentu akan berdampak pada kemajuan daerah,” tambahnya. Maka jangan heran kemudian kondisi dan komitmen dari pemerintah daerah ini, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai daerah, yang datang silih berganti untuk ‘berguru’ penerapan system dan program pemerintah Kabupaten Gorontalo. “Kami tentunya sangat terbuka dengan siapa saja yang datang ingin bertukar pikiran terkait pengembangan daerah karena memang hal ini juga diharapkan oleh pemerintah pusat ada kesamaan visi bersama dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”, tambah David ketika dihubungi disela-sela kesibukannya menghadiri agenda Musrembangnas yang dilaksanakan di hotel Bidakhara Jakarta.
kasus Bank Century
Kasus Bank Century - Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan DPR.
Bagaimana sebenarnya kronologi awal persoalan yang dihadapi oleh Bank Century sampai Bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh pemerintah? Berikut kita simak kronologisnya, dimana sumber dari kronologis berikut ini diperoleh Karo Cyber dari berbagai sumber situs internet:
2003
Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini.
2004
Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk di jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.
2005
BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Ban Century sebesar US$210 juta.
30 Oktober dan 3 November 2008
Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3,53%.
13 November 2008
Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund)
17 November 2008
Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007.
20 November 2008
BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.
21 November 2008
Ban Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghinglang.
23 November 2008
LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.
5 Desember 2008
LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.
9 Desember 2008
Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.
31 Desember 2008
Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.
3 Februari 2009
LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.
11 Mei 2009
Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.
3 Juli 2009
Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.
21 Juli 2009
LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.
18 Agustus 2009
Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.
3 September 2009
Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.
10 September 2009
Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar.
Dengan adanya kasus Bank Century ini, maka beberapa saat yang lalu masyarakat juga sempat dihebohkan kasus Bibit-Chandra yang disebut-sebut terkait dengan kasus Bank Century itu sendiri.
Dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh liputan6.com, maka Tif pencari Fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra menduga, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang berujung pada penahanan Bibit dan Chandra, terkait dengan kasus Bank Century.
"Menurut kami, ada kaitannya. Tapi sejauhmana kaitannya masih kami dalami," kata Sekretaris TPF Deny Indrayana, Selasa (10/11).
eperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan Bank Century diwarnai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Susno diduga ikut menikmati aliran dana Rp 10 miliar dan tengah diselidiki oleh KPK.
Namun dalam beberapa kali kesempatan, Susno Duadji yang sempat dinonaktfikan dari jabatannya selalu membantah dugaan itu. Bahkan saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Susno sempat bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang dari Bank Century. Hal yang sama juga diungkapkan Susno ketika dimintai keterangan oleh TPF beberapa waktu lalu.
Kini TPF bekerja keras untuk mengungkap apakah memang ada keterkaitan langsung antara Kasus Bank Century dengan upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.
Atas kasus Bank Century hal yang paling mencuat akhir-akhir ini adalah mengenai Hak Angket DPR untuk kasus Century. Mengenai hak angket Century sejauh ini telah terbentuk Tim Sembilan yang diharapkan dapat memimpin Panitia Angket Century itu sendiri.
Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat, Kamis (3/12), menyatakan sikap, berharap Tim Sembilan, tim yang mengusung hak angket Bank Century, untuk turut dalam panitia khusus hak angket Bank Century. Mereka mendukung dan memercayai anggota Tim Sembilan untuk memimpin dan menjadi anggota panitia angket tersebut.
"Saya pikir yang diusulkan semestinya ketua pansus itu dari Tim Sembilan," ujar aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, ketika ditemui dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (3/12).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Kepemimpinan Muda Indonesia (FKIP), dan beberapa elemen lainnya.
Harapan mereka adalah adanya penyeleksian dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam panitia hak angket tersebut. "Kalau bisa orang-orangnya diseleksi," kata Ray.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengatakan, kepercayaan masyarakat telah tertambat kepada Tim Sembilan sejak upaya mereka yang tidak kenal lelah dalam mengusung dan mengajukan hak angket ini. Mereka berharap pemimpin parpol sebaiknya tidak mengabaikan kepercayaan rakyat tersebut.
Selanjutnya, Jumat (4/12) besok, bertepatan dengan penetapan panitia hak angket Bank Century oleh DPR, para aktivis tersebut berencana akan menggelar aksi di Nusantara Tiga Gedung DPR RI, Jakarta, pukul 14.00. Tema yang diusung masih sama, yaitu "Tolak Penumpang Gelap Pansus Century".
Bagaimana sebenarnya kronologi awal persoalan yang dihadapi oleh Bank Century sampai Bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh pemerintah? Berikut kita simak kronologisnya, dimana sumber dari kronologis berikut ini diperoleh Karo Cyber dari berbagai sumber situs internet:
2003
Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini.
2004
Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk di jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.
2005
BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Ban Century sebesar US$210 juta.
30 Oktober dan 3 November 2008
Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3,53%.
13 November 2008
Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund)
17 November 2008
Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007.
20 November 2008
BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.
21 November 2008
Ban Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghinglang.
23 November 2008
LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.
5 Desember 2008
LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.
9 Desember 2008
Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.
31 Desember 2008
Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.
3 Februari 2009
LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.
11 Mei 2009
Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.
3 Juli 2009
Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.
21 Juli 2009
LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.
18 Agustus 2009
Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.
3 September 2009
Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.
10 September 2009
Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar.
Dengan adanya kasus Bank Century ini, maka beberapa saat yang lalu masyarakat juga sempat dihebohkan kasus Bibit-Chandra yang disebut-sebut terkait dengan kasus Bank Century itu sendiri.
Dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh liputan6.com, maka Tif pencari Fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra menduga, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang berujung pada penahanan Bibit dan Chandra, terkait dengan kasus Bank Century.
"Menurut kami, ada kaitannya. Tapi sejauhmana kaitannya masih kami dalami," kata Sekretaris TPF Deny Indrayana, Selasa (10/11).
eperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan Bank Century diwarnai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Susno diduga ikut menikmati aliran dana Rp 10 miliar dan tengah diselidiki oleh KPK.
Namun dalam beberapa kali kesempatan, Susno Duadji yang sempat dinonaktfikan dari jabatannya selalu membantah dugaan itu. Bahkan saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Susno sempat bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang dari Bank Century. Hal yang sama juga diungkapkan Susno ketika dimintai keterangan oleh TPF beberapa waktu lalu.
Kini TPF bekerja keras untuk mengungkap apakah memang ada keterkaitan langsung antara Kasus Bank Century dengan upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.
Atas kasus Bank Century hal yang paling mencuat akhir-akhir ini adalah mengenai Hak Angket DPR untuk kasus Century. Mengenai hak angket Century sejauh ini telah terbentuk Tim Sembilan yang diharapkan dapat memimpin Panitia Angket Century itu sendiri.
Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat, Kamis (3/12), menyatakan sikap, berharap Tim Sembilan, tim yang mengusung hak angket Bank Century, untuk turut dalam panitia khusus hak angket Bank Century. Mereka mendukung dan memercayai anggota Tim Sembilan untuk memimpin dan menjadi anggota panitia angket tersebut.
"Saya pikir yang diusulkan semestinya ketua pansus itu dari Tim Sembilan," ujar aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, ketika ditemui dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (3/12).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Kepemimpinan Muda Indonesia (FKIP), dan beberapa elemen lainnya.
Harapan mereka adalah adanya penyeleksian dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam panitia hak angket tersebut. "Kalau bisa orang-orangnya diseleksi," kata Ray.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengatakan, kepercayaan masyarakat telah tertambat kepada Tim Sembilan sejak upaya mereka yang tidak kenal lelah dalam mengusung dan mengajukan hak angket ini. Mereka berharap pemimpin parpol sebaiknya tidak mengabaikan kepercayaan rakyat tersebut.
Selanjutnya, Jumat (4/12) besok, bertepatan dengan penetapan panitia hak angket Bank Century oleh DPR, para aktivis tersebut berencana akan menggelar aksi di Nusantara Tiga Gedung DPR RI, Jakarta, pukul 14.00. Tema yang diusung masih sama, yaitu "Tolak Penumpang Gelap Pansus Century".
Rabu, 24 Maret 2010
Manfaat Ekonomi bagi PT freeport
PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bergerak di bidang pertambangan memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagi pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, dan bagi perekonomian Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Manfaat langsung termasuk kontribusi lazimnya suatu perusahaan kepada negara, mencakup pajak, royalti, dividen, iuran dan dukungan langsung lainnya. Kami merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua, dan termasuk salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia. Pada tahun 2005, PTFI berhasil mencapai tingkat produksi tertinggi di saat harga-harga komoditas cukup tinggi. Oleh sebab itu, jumlah pembayaran dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan iuran untuk tahun 2005 mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS, yang merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah kami. Sejak tahun 1992, manfaat langsung bagi Indonesia telah mencapai 3,9 miliar dolar AS.
Kontribusi tidak langsung PTFI bagi Indonesia jumlahnya jauh lebih besar lagi, dan sejak tahun 1992 meliputi hal-hal sebagai berikut:
* Investasi sejumlah hampir 4,8 miliar dolar AS untuk membangun prasarana perusahaan di Papua, termasuk kota-kota, sarana pembangkit listrik, pelabuhan dan bandar udara, jalan, jembatan, terowongan, sarana pembuangan limbah, sistem komunikasi modern, dan prasarana lainnya yang kepemilikannya akan beralih ke Pemerintah Indonesia pada saat masa kontrak kami berakhir.
* Investasi sebesar lebih 425 juta dolar AS dalam bentuk prasarana sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat seperti gedung sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, sarana ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
* Penyediaan lapangan kerja secara langsung dari PTFI bagi sekitar 8.000 orang pada tahun 2005. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 orang, atau lebih dari 25 persen adalah putra daerah Papua.
* Pembayaran upah bagi karyawan PTFI sendiri telah mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS sejak tahun 1992.
* Lapangan kerja bagi karyawan kontrak, perusahaan privatisasi dan perusahaan mitra lainnya yang melayani kebutuhan PTFI, jumlahnya mencapai 10.700 pekerja pada tahun 2005. Artinya, jumlah orang yang dipekerjakan atau yang melayani kegiatan operasi kami secara keseluruhan mencapai sekitar 18.700 orang.
* Pembelian barang dan jasa dari dalam negeri sebesar lebih 3,7 miliar dolar AS.
Secara langsung dan tidak langsung, 277.000 lapangan kerja telah tercipta dengan keberadaan PTFI. (Studi LPEM-UI).
Pada tahun 2003, kami menugaskan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) untuk melakukan kajian dampak ekonomi atas efek berganda dari PTFI terhadap Papua dan Indonesia sejak tahun 1992. Studi ini dikaji ulang di tahun 2005. Para pakar ekonomi tersebut menemukan bahwa kontribusi PTFI mewakili:
* 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 58 persen PDRB Papua, dan 99 persen PDRB Kabupaten Mimika di tahun 2005.
* Kontribusi terhadap PDB nasional tersebut mencapai hampir 65 triliun rupiah di tahun 2005, atau lebih dari 7 miliar dolar AS berdasarkan kurs pada saat itu. PTFI telah memberikan kontribusi lebih dari 40 miliar dolar AS kepada PDB nasional sejak tahun 1992.
* Menciptakan 37 peluang kerja tidak langsung bagi setiap karyawan perusahaan, sehingga secara nasional menambah 277.000 kesempatan kerja.
* Pembayaran pajak perusahaan mencapai 1,6 persen dari Anggaran Belanja Nasional.
* Membiayai lebih dari 63 persen dari seluruh dana program pengembangan masyarakat yang merupakan kontribusi sektor pertambangan di Indonesia melalui berbagai program sosial perusahaan.
* Mencapai 1,3 persen dari seluruh pendapatan rumah tangga negara, dan 42 persen dari pendapatan provinsi Papua.
Bantuan perumahan 3 desa di Dataran Tinggi dan 5 desa di Dataran Rendah.
Selain itu, sejak tahun 1996, PTFI telah mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk dimanfaatkan masyarakat setempat melalui Dana Kemitraan Freeport bagi Pengembangan Masyarakat. Dana tersebut telah membantu pembangunan sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, perumahan dan sarana umum pada wilayah operasi kami di Papua. Dana tersebut juga mendukung serangkaian program dan pelatihan komprehensif di bidang kesehatan dan pendidikan serta berbagai prakarsa pengembangan usaha kecil, agar masyarakat Papua memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi yang tengah terjadi di daerah ini.
Kontribusi untuk dana kemitraan, termasuk bagian dari mitra usaha patungan kami Rio Tinto plc, mencapai jumlah 42 juta dolar AS pada tahun 2005, dan jumlah total kontribusi bagi dana tersebut mencapai 194 juta dolar AS sejak awalnya. Majalah Business Week yang menerbitkan hasil survei mengenai peringkat perusahaan-perusahaan AS paling dermawan, telah dua kali menempatkan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. sebagai perusahaan AS yang paling dermawan dari segi jumlah uang tunai yang disisihkan dari persentase pendapatan. Hal ini sebagian besar berkat Dana Kemitraan bagi Pengembangan Masyarakat.
Kontribusi tidak langsung PTFI bagi Indonesia jumlahnya jauh lebih besar lagi, dan sejak tahun 1992 meliputi hal-hal sebagai berikut:
* Investasi sejumlah hampir 4,8 miliar dolar AS untuk membangun prasarana perusahaan di Papua, termasuk kota-kota, sarana pembangkit listrik, pelabuhan dan bandar udara, jalan, jembatan, terowongan, sarana pembuangan limbah, sistem komunikasi modern, dan prasarana lainnya yang kepemilikannya akan beralih ke Pemerintah Indonesia pada saat masa kontrak kami berakhir.
* Investasi sebesar lebih 425 juta dolar AS dalam bentuk prasarana sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat seperti gedung sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, sarana ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
* Penyediaan lapangan kerja secara langsung dari PTFI bagi sekitar 8.000 orang pada tahun 2005. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 orang, atau lebih dari 25 persen adalah putra daerah Papua.
* Pembayaran upah bagi karyawan PTFI sendiri telah mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS sejak tahun 1992.
* Lapangan kerja bagi karyawan kontrak, perusahaan privatisasi dan perusahaan mitra lainnya yang melayani kebutuhan PTFI, jumlahnya mencapai 10.700 pekerja pada tahun 2005. Artinya, jumlah orang yang dipekerjakan atau yang melayani kegiatan operasi kami secara keseluruhan mencapai sekitar 18.700 orang.
* Pembelian barang dan jasa dari dalam negeri sebesar lebih 3,7 miliar dolar AS.
Secara langsung dan tidak langsung, 277.000 lapangan kerja telah tercipta dengan keberadaan PTFI. (Studi LPEM-UI).
Pada tahun 2003, kami menugaskan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) untuk melakukan kajian dampak ekonomi atas efek berganda dari PTFI terhadap Papua dan Indonesia sejak tahun 1992. Studi ini dikaji ulang di tahun 2005. Para pakar ekonomi tersebut menemukan bahwa kontribusi PTFI mewakili:
* 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 58 persen PDRB Papua, dan 99 persen PDRB Kabupaten Mimika di tahun 2005.
* Kontribusi terhadap PDB nasional tersebut mencapai hampir 65 triliun rupiah di tahun 2005, atau lebih dari 7 miliar dolar AS berdasarkan kurs pada saat itu. PTFI telah memberikan kontribusi lebih dari 40 miliar dolar AS kepada PDB nasional sejak tahun 1992.
* Menciptakan 37 peluang kerja tidak langsung bagi setiap karyawan perusahaan, sehingga secara nasional menambah 277.000 kesempatan kerja.
* Pembayaran pajak perusahaan mencapai 1,6 persen dari Anggaran Belanja Nasional.
* Membiayai lebih dari 63 persen dari seluruh dana program pengembangan masyarakat yang merupakan kontribusi sektor pertambangan di Indonesia melalui berbagai program sosial perusahaan.
* Mencapai 1,3 persen dari seluruh pendapatan rumah tangga negara, dan 42 persen dari pendapatan provinsi Papua.
Bantuan perumahan 3 desa di Dataran Tinggi dan 5 desa di Dataran Rendah.
Selain itu, sejak tahun 1996, PTFI telah mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk dimanfaatkan masyarakat setempat melalui Dana Kemitraan Freeport bagi Pengembangan Masyarakat. Dana tersebut telah membantu pembangunan sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, perumahan dan sarana umum pada wilayah operasi kami di Papua. Dana tersebut juga mendukung serangkaian program dan pelatihan komprehensif di bidang kesehatan dan pendidikan serta berbagai prakarsa pengembangan usaha kecil, agar masyarakat Papua memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi yang tengah terjadi di daerah ini.
Kontribusi untuk dana kemitraan, termasuk bagian dari mitra usaha patungan kami Rio Tinto plc, mencapai jumlah 42 juta dolar AS pada tahun 2005, dan jumlah total kontribusi bagi dana tersebut mencapai 194 juta dolar AS sejak awalnya. Majalah Business Week yang menerbitkan hasil survei mengenai peringkat perusahaan-perusahaan AS paling dermawan, telah dua kali menempatkan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. sebagai perusahaan AS yang paling dermawan dari segi jumlah uang tunai yang disisihkan dari persentase pendapatan. Hal ini sebagian besar berkat Dana Kemitraan bagi Pengembangan Masyarakat.
Selasa, 23 Maret 2010
Latar Belakang penulisan ilmiah
nama : Agustin S.N.U
npm : 20207064
kelas : 3eb01
Latar Belakang Masalah Penulisan Ilmiah
Dalam era perdagangan bebas setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut perusahaan baik yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, maupun jasa harus selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing dalam menyediakan produk yang berkualitas. Bagi perusahaan yang akan memenangkan persaingan dalam segmen pasar, maka dia harus mencapai titik kualitas dalam segala aspek. Tentunya tidak hanya memperhatikan produk yang berkualitas saja, namun harga yang lebih murah dan memiliki pelayanan yang lebih baik akan menjadi incaran para konsumen. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar (Suprapto, 2007).
Menurut Hansen dan Mowen (2005: 5) kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan, dalam hal ini kualitas merupakan ukuran relatif dari kebaikan. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Untuk memenuhi harapan pelanggan tersebut dapat melalui atribut-atribut kualitas atau sering disebut dengan dimensi kualitas. Ada delapan dimensi kualitas, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian dan kecocokan penggunaan.
Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, sehingga akan diperoleh hasil akhir yang optimal. Kualitas yang meningkat akan mengurangi terjadinya produk rusak sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang terus menurun dan pada akhirnya meningkatkan laba. Biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas.
Menurut Tjiptono dan Diana (2003: 34) biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan dan pencegahan kerusakan. Biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi/penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal.
Dengan demikian biaya kualitas dapat dipakai oleh perusahaan sebagai pengukur keberhasilan program perbaikan kualitas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan yang harus selalu memantau dan melaporkan kemajuan dari program perbaikan tersebut. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan program perbaikan kualitas, maka perusahaan harus mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan pada masing-masing dari keempat kategori biaya dalam sistem pengendalian kualitas (Gaspersz, 2005: 172). Untuk itu suatu perusahaan perlu membuat laporan biaya kualitas. Informasi yang ada dalam laporan biaya kualitas secara garis besar memberikan manfaat (1) Sebagai alat untuk mengukur kinerja (2) Sebagai alat analisis mutu proses (3) Sebagai alat pemprograman (4) Sebagai alat penganggaran yaitu untuk membuat anggaran pengeluaran dalam mencapai program pengendali mutu (5) Sebagai alat peramal yaitu untuk mengevaluasi dan menjamin prestasi produk dalam memenuhi persaingan pasar (Feigenbaum, 1992: 119).
Home industry whycut merupakan salah satu unit usaha bergerak di bidang reklame dan percetakan. Perusahaan didirikan pada tahun 2004. Dalam proses produksinya, Home industry whycut masih terdapat penyimpangan yaitu berupa produk rusak. Jika produk rusak tersebut jumlahnya terus meningkat maka dapat berdampak pada peningkatan harga pokok produksi per unit barang. Hal ini akan berdampak buruk pada tingkat persaingan di dunia usaha. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus dapat menekan jumlah produk rusak seminimal mungkin. Alternatif yang dapat digunakan perusahaan dalam mengendalikan jumlah produk rusak yaitu dengan mengeluarkan biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Dari hasil survei pendahuluan yang peneliti lakukan, jumlah produk rusak pada Home industry whycut jumlahnya selalu berfluktuatif dalam setiap bulannya. Persentase produk rusak yang terjadi di Home industry whycut yaitu antara 2% - 4% dari produk jadi.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Biaya Kualitas terhadap pengendalian Produk Rusak dalam proses produksi pada Home industry whycut”.
npm : 20207064
kelas : 3eb01
Latar Belakang Masalah Penulisan Ilmiah
Dalam era perdagangan bebas setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut perusahaan baik yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, maupun jasa harus selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing dalam menyediakan produk yang berkualitas. Bagi perusahaan yang akan memenangkan persaingan dalam segmen pasar, maka dia harus mencapai titik kualitas dalam segala aspek. Tentunya tidak hanya memperhatikan produk yang berkualitas saja, namun harga yang lebih murah dan memiliki pelayanan yang lebih baik akan menjadi incaran para konsumen. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar (Suprapto, 2007).
Menurut Hansen dan Mowen (2005: 5) kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan, dalam hal ini kualitas merupakan ukuran relatif dari kebaikan. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Untuk memenuhi harapan pelanggan tersebut dapat melalui atribut-atribut kualitas atau sering disebut dengan dimensi kualitas. Ada delapan dimensi kualitas, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian dan kecocokan penggunaan.
Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, sehingga akan diperoleh hasil akhir yang optimal. Kualitas yang meningkat akan mengurangi terjadinya produk rusak sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang terus menurun dan pada akhirnya meningkatkan laba. Biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas.
Menurut Tjiptono dan Diana (2003: 34) biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan dan pencegahan kerusakan. Biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi/penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal.
Dengan demikian biaya kualitas dapat dipakai oleh perusahaan sebagai pengukur keberhasilan program perbaikan kualitas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan yang harus selalu memantau dan melaporkan kemajuan dari program perbaikan tersebut. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan program perbaikan kualitas, maka perusahaan harus mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan pada masing-masing dari keempat kategori biaya dalam sistem pengendalian kualitas (Gaspersz, 2005: 172). Untuk itu suatu perusahaan perlu membuat laporan biaya kualitas. Informasi yang ada dalam laporan biaya kualitas secara garis besar memberikan manfaat (1) Sebagai alat untuk mengukur kinerja (2) Sebagai alat analisis mutu proses (3) Sebagai alat pemprograman (4) Sebagai alat penganggaran yaitu untuk membuat anggaran pengeluaran dalam mencapai program pengendali mutu (5) Sebagai alat peramal yaitu untuk mengevaluasi dan menjamin prestasi produk dalam memenuhi persaingan pasar (Feigenbaum, 1992: 119).
Home industry whycut merupakan salah satu unit usaha bergerak di bidang reklame dan percetakan. Perusahaan didirikan pada tahun 2004. Dalam proses produksinya, Home industry whycut masih terdapat penyimpangan yaitu berupa produk rusak. Jika produk rusak tersebut jumlahnya terus meningkat maka dapat berdampak pada peningkatan harga pokok produksi per unit barang. Hal ini akan berdampak buruk pada tingkat persaingan di dunia usaha. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus dapat menekan jumlah produk rusak seminimal mungkin. Alternatif yang dapat digunakan perusahaan dalam mengendalikan jumlah produk rusak yaitu dengan mengeluarkan biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Dari hasil survei pendahuluan yang peneliti lakukan, jumlah produk rusak pada Home industry whycut jumlahnya selalu berfluktuatif dalam setiap bulannya. Persentase produk rusak yang terjadi di Home industry whycut yaitu antara 2% - 4% dari produk jadi.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Biaya Kualitas terhadap pengendalian Produk Rusak dalam proses produksi pada Home industry whycut”.
Kamis, 18 Maret 2010
Biografi filsafat ekonomi John Maynard (JM)
Agustin siti nur utami
(20207064)
John Maynard (JM) Keynes adalah seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan Inggris. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran J.M, Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian ia dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yakni mazhab Keynes.
John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Kebetulan tahun kelahiran Keynes bertepatan dengan tahun wafatnya Karl Marx yang sangat terkenal itu. Walaupun demikian kedua tokoh pemikir ekonomi yang waktunya bersinggungan ini sangat berbeda pemikiran satu sama lainnya. Namun demikian keduanya banyak mempengaruhi filsafat sistem kapitalis. Dilihat dari sifat hidup Karl Marx, ia seorang pendendam, banyak mengalami kesulitan dalam hidup-hidupnya, pemurung dan kecewa, seperti diketahui ia adalah perencana “hancurnya Kapitalisme”. Sebaliknya Keynes, ia sangat mencintai kehidupan dan hidupnya selalu mewah, sering berbuat seenaknya. Ia benar-benar tokoh pemikir ekonomi yang berhasil menjadi “Arsitek Kapitalisme Yang Tahan Hidup”.
Keynes dibesarkan pada zaman Ratu Victoria. Pada waktu masih sekolah Keynes memang cemerlang. Ketika Keynes berusia empat setengah tahun ia sudah memikirkan arti bunga dilihat dari segi ekonomi. Pada umur enam tahun ia sudah ingin mengetahui bagaimana kerja otak manusia. Ketika Keynes berusia tujuh tahun, bagi ayahnya yang juga ahli ekonomi yang bernama John Neville Keynes yang juga terkenal, Keynes merupakan seorang teman yang menyenangkan sekali, Keynes sangat sayang kepada ibunya. Hal itu terungkap dari surat untuk ibunya pada tahun 1919 yang mengadukan soal kesedihannya dan keadaan yang kurang baik di lingkungannya, sebagai berikut “Rupanya sudah berminggu-minggu lamanya saya tidak menulis surat kepada siapapun juga, saya memang sangat penat, sebagian karena pekerjaan saya, sebagian karena merasa sangat sedih melihat begitu banyak kejahatan di sekitar saya. Belum pernah saya merasa begitu sedih seperti dalam dua atau tiga minggu terakhir ini. Perdamaian ini sifatnya begitu menghina dan begitu mustahil. Sehingga hanya akan membawa malapetaka.” Keynes mencurahkan segala isi hatinya dengan gaya manja kepada ibunya yang ia sayangi itu. Keynes wafat di Tilson, Sussex pada tanggal 21 April 1946. Ia memperoleh pendidikan di Eton dan King’s College, Cambridge.
Nama John Maynard Keynes adalah sebuah nama Inggris yang kuno. Dan hasil pengusutan mengenai asal usul tokoh pemikir ekonomi ini, sampai pada nama William de Cahagnes dan tahun 1066, ternyata Keynes ialah seorang tradisionalis. Kecakapan serta sifat-sifat baiknya diperoleh secara turun temurun. Ia menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu ekonomi dan keuangan di cambridge. Keynes juga tercatat sebagai bendaharawan King’s College sejak tahun 1908 ia wafat. Di samping itu Keynes juga menjadi anggota Royal Cominision, sebagai Treasury (1915-1919) dan pada bulan Januari 1919 Ia menjadi utusan utama Inggris ke Konferensi Perdamaian Paris. Sebagai utusan konferensi itu, ia mengundurkan diri pada bulan Juni 1919. Pengunduran Keynes itu sebagai tindakan protesnya terhadap pasal perampasan dalam Perjanjian Versailles. Karena menurut Keynes bahwa dalam Perjanjian Versailles itu terdapat rangsangan yang tidak disadari untuk kebangkitan yang lebih hebat lagi dan militerisme dan autarki Jerman. Ternyata apa yang diutarakan Keynes menjadi kenyataan, karena dalam kurun waktu 20 tahun ramalan Keynes itu benar-benar menjadi kenyataan. Munculnya Gerakan Nazi Fasis di bawah Hitler menjadi dominan di Jerman sejak tahun 1933, dan pada akhir tahun 1939 meletuslah Perang Dunia II yang jauh lebih dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya.
Keynes waktu itu berpendapat bahwa Konferensi Versailles itu sebagai suatu penyelesaian dendam politik tanpa perhitungan yang tidak mempedulikan masalah yang mendesak pada waktu itu, dan hanya akan menghidupkan kembali Eropa menjadi sebuah kesatuan yang lengkap serta berfungsi.
Keynes menikah dengan Lydia Lopokova, seorang penari balet.
Pada bulan Desember tahun 1919 itu pulalah Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The Economic Consequences of the Peace (Konsekuensi ekonomi dan perdamaian ) yang membuat Keynes terkenal.
Dan tahun 1921 sampai 1938 ia menjabat sebagai presiden komisaris dan National Mutual Life Assurance Society dan memimpin suatu perusahaan investasi.
Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan lagi hasil pemikirannya yang terpenting dan terkenal hingga sekarang yakni The General Theory of Employment, Interest, and Money (Teori Umum mengenai Lowongan/Peluang Kerja, Bunga dan Uang).
Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang/ lowongan kerja itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai para ahli ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi Neo-Klasik dan akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasa dikenal dengan sebutan mazbab Keynes.
Selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitklan buku hasil pemikirannya berjudul How to Pay for the War. Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penangguhan.
Pengaruh segala pemikiran Keynes sangat terasa di dalam pembuatan anggaran pada zaman perang Inggris.
Pada tahun 1941 Keynes diangkat menjadi direktur Bank of England (Bank Sentral Inggris) dan pada tahun 1942 Ia menjadi The First Baron Keynes of Tilton, yakni suatu gelar kerajaan yang sangat terhormat berkat sumbangan pikirannya yang sangat besar itu.
Keynes juga pernah memimpin delegasi Inggris ke Konferensi Moneter dan Keuangan PBB di Bretton Woods, Anierika pada bulan Juli 1944. Dan konferensi itu lahirlah apa yang dikenal dengan Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (ZBRD yakni International Bank for Reconstruction and Development).
Keynes juga pernah menjadi perunding utama dari Anglo-American Loan (Kredit Inggris Amerika) pada tahun 1945.
Selain buku-bukunya yang telah disinggung di atas, ternyata masih banyak lagi karya pemikiran Keynes mengenai ekonomi dan keuangan. Seperti hasil pemikiran-pemikirannya yang berjudul Indian Currency and Finance (1913), A Treatise on Probability (1921), A Revision of Treaty (1922), A Tract on Monetaty Reform (1923), American ed., Monetary Reform (1924), a. Short View Of Russia (1925), The Economic Consequences of Mr Churchill (1925), The End Of Laissez Fair (1926), san Essays in Biography (1933).
Pendapat Keynes
Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dpengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapat mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap tabungan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula tabungannya karena tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Walaupun pendapatan penting peranannya dalam menentukan konsumsi, peranan faktor-faktor lain tidak boleh diabaikan. Dibawah ini diterangkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan:
Kekayaan yang terkumpul
Sebagai akibat menapat harta warisan/tabungan yang banyak akibat usaha dimasa lalu, maka seseorang berhasil memiliki kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak.maka lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi dimasa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan mereka lebih bertekat untuk menabung yang lebih banyak di masa yang akan datang.
Tingkat bunga
Tingkat bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan berbuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh.
Sikap berhemat
Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Dalam masyarakat seperti itu APC dan MPCnya adalah lebih rendah tapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi yang berdiri APC dan MPCnya adalah tinggi.
Keadaan Perekonomian
Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran masyarakat berkecenderungan melakukan perbelanjaan yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Tetapi dalam keadaan perekonomian yang lambat berkembangnya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatnya makin berhati-hati.
Distribusi Pendapatan
Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Dengan masyarakat yang demikian sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang sangat kaya, dan golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan menabung yang tinggi. Maka mereka boleh menciptakan tabungan yang banyak. Segolongan besar penduduk mempunyai pendapatan yang hanya cukup membiayai konsumsi dan tabungannya adalah kecil. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengkonsumsi yang tinggi.
refrensi:
http://www.google.co.id
http://nitigama.wordpress.com/2009/09/14/biografi-john-maynard-keyness/
(20207064)
John Maynard (JM) Keynes adalah seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan Inggris. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran J.M, Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian ia dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yakni mazhab Keynes.
John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Kebetulan tahun kelahiran Keynes bertepatan dengan tahun wafatnya Karl Marx yang sangat terkenal itu. Walaupun demikian kedua tokoh pemikir ekonomi yang waktunya bersinggungan ini sangat berbeda pemikiran satu sama lainnya. Namun demikian keduanya banyak mempengaruhi filsafat sistem kapitalis. Dilihat dari sifat hidup Karl Marx, ia seorang pendendam, banyak mengalami kesulitan dalam hidup-hidupnya, pemurung dan kecewa, seperti diketahui ia adalah perencana “hancurnya Kapitalisme”. Sebaliknya Keynes, ia sangat mencintai kehidupan dan hidupnya selalu mewah, sering berbuat seenaknya. Ia benar-benar tokoh pemikir ekonomi yang berhasil menjadi “Arsitek Kapitalisme Yang Tahan Hidup”.
Keynes dibesarkan pada zaman Ratu Victoria. Pada waktu masih sekolah Keynes memang cemerlang. Ketika Keynes berusia empat setengah tahun ia sudah memikirkan arti bunga dilihat dari segi ekonomi. Pada umur enam tahun ia sudah ingin mengetahui bagaimana kerja otak manusia. Ketika Keynes berusia tujuh tahun, bagi ayahnya yang juga ahli ekonomi yang bernama John Neville Keynes yang juga terkenal, Keynes merupakan seorang teman yang menyenangkan sekali, Keynes sangat sayang kepada ibunya. Hal itu terungkap dari surat untuk ibunya pada tahun 1919 yang mengadukan soal kesedihannya dan keadaan yang kurang baik di lingkungannya, sebagai berikut “Rupanya sudah berminggu-minggu lamanya saya tidak menulis surat kepada siapapun juga, saya memang sangat penat, sebagian karena pekerjaan saya, sebagian karena merasa sangat sedih melihat begitu banyak kejahatan di sekitar saya. Belum pernah saya merasa begitu sedih seperti dalam dua atau tiga minggu terakhir ini. Perdamaian ini sifatnya begitu menghina dan begitu mustahil. Sehingga hanya akan membawa malapetaka.” Keynes mencurahkan segala isi hatinya dengan gaya manja kepada ibunya yang ia sayangi itu. Keynes wafat di Tilson, Sussex pada tanggal 21 April 1946. Ia memperoleh pendidikan di Eton dan King’s College, Cambridge.
Nama John Maynard Keynes adalah sebuah nama Inggris yang kuno. Dan hasil pengusutan mengenai asal usul tokoh pemikir ekonomi ini, sampai pada nama William de Cahagnes dan tahun 1066, ternyata Keynes ialah seorang tradisionalis. Kecakapan serta sifat-sifat baiknya diperoleh secara turun temurun. Ia menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu ekonomi dan keuangan di cambridge. Keynes juga tercatat sebagai bendaharawan King’s College sejak tahun 1908 ia wafat. Di samping itu Keynes juga menjadi anggota Royal Cominision, sebagai Treasury (1915-1919) dan pada bulan Januari 1919 Ia menjadi utusan utama Inggris ke Konferensi Perdamaian Paris. Sebagai utusan konferensi itu, ia mengundurkan diri pada bulan Juni 1919. Pengunduran Keynes itu sebagai tindakan protesnya terhadap pasal perampasan dalam Perjanjian Versailles. Karena menurut Keynes bahwa dalam Perjanjian Versailles itu terdapat rangsangan yang tidak disadari untuk kebangkitan yang lebih hebat lagi dan militerisme dan autarki Jerman. Ternyata apa yang diutarakan Keynes menjadi kenyataan, karena dalam kurun waktu 20 tahun ramalan Keynes itu benar-benar menjadi kenyataan. Munculnya Gerakan Nazi Fasis di bawah Hitler menjadi dominan di Jerman sejak tahun 1933, dan pada akhir tahun 1939 meletuslah Perang Dunia II yang jauh lebih dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya.
Keynes waktu itu berpendapat bahwa Konferensi Versailles itu sebagai suatu penyelesaian dendam politik tanpa perhitungan yang tidak mempedulikan masalah yang mendesak pada waktu itu, dan hanya akan menghidupkan kembali Eropa menjadi sebuah kesatuan yang lengkap serta berfungsi.
Keynes menikah dengan Lydia Lopokova, seorang penari balet.
Pada bulan Desember tahun 1919 itu pulalah Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The Economic Consequences of the Peace (Konsekuensi ekonomi dan perdamaian ) yang membuat Keynes terkenal.
Dan tahun 1921 sampai 1938 ia menjabat sebagai presiden komisaris dan National Mutual Life Assurance Society dan memimpin suatu perusahaan investasi.
Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan lagi hasil pemikirannya yang terpenting dan terkenal hingga sekarang yakni The General Theory of Employment, Interest, and Money (Teori Umum mengenai Lowongan/Peluang Kerja, Bunga dan Uang).
Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang/ lowongan kerja itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai para ahli ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi Neo-Klasik dan akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasa dikenal dengan sebutan mazbab Keynes.
Selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitklan buku hasil pemikirannya berjudul How to Pay for the War. Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penangguhan.
Pengaruh segala pemikiran Keynes sangat terasa di dalam pembuatan anggaran pada zaman perang Inggris.
Pada tahun 1941 Keynes diangkat menjadi direktur Bank of England (Bank Sentral Inggris) dan pada tahun 1942 Ia menjadi The First Baron Keynes of Tilton, yakni suatu gelar kerajaan yang sangat terhormat berkat sumbangan pikirannya yang sangat besar itu.
Keynes juga pernah memimpin delegasi Inggris ke Konferensi Moneter dan Keuangan PBB di Bretton Woods, Anierika pada bulan Juli 1944. Dan konferensi itu lahirlah apa yang dikenal dengan Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (ZBRD yakni International Bank for Reconstruction and Development).
Keynes juga pernah menjadi perunding utama dari Anglo-American Loan (Kredit Inggris Amerika) pada tahun 1945.
Selain buku-bukunya yang telah disinggung di atas, ternyata masih banyak lagi karya pemikiran Keynes mengenai ekonomi dan keuangan. Seperti hasil pemikiran-pemikirannya yang berjudul Indian Currency and Finance (1913), A Treatise on Probability (1921), A Revision of Treaty (1922), A Tract on Monetaty Reform (1923), American ed., Monetary Reform (1924), a. Short View Of Russia (1925), The Economic Consequences of Mr Churchill (1925), The End Of Laissez Fair (1926), san Essays in Biography (1933).
Pendapat Keynes
Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dpengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapat mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap tabungan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula tabungannya karena tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Walaupun pendapatan penting peranannya dalam menentukan konsumsi, peranan faktor-faktor lain tidak boleh diabaikan. Dibawah ini diterangkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan:
Kekayaan yang terkumpul
Sebagai akibat menapat harta warisan/tabungan yang banyak akibat usaha dimasa lalu, maka seseorang berhasil memiliki kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak.maka lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi dimasa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan mereka lebih bertekat untuk menabung yang lebih banyak di masa yang akan datang.
Tingkat bunga
Tingkat bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan berbuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh.
Sikap berhemat
Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Dalam masyarakat seperti itu APC dan MPCnya adalah lebih rendah tapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi yang berdiri APC dan MPCnya adalah tinggi.
Keadaan Perekonomian
Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran masyarakat berkecenderungan melakukan perbelanjaan yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Tetapi dalam keadaan perekonomian yang lambat berkembangnya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatnya makin berhati-hati.
Distribusi Pendapatan
Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Dengan masyarakat yang demikian sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang sangat kaya, dan golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan menabung yang tinggi. Maka mereka boleh menciptakan tabungan yang banyak. Segolongan besar penduduk mempunyai pendapatan yang hanya cukup membiayai konsumsi dan tabungannya adalah kecil. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengkonsumsi yang tinggi.
refrensi:
http://www.google.co.id
http://nitigama.wordpress.com/2009/09/14/biografi-john-maynard-keyness/
Langganan:
Postingan (Atom)